POTENSI BUDAYA POLITIK SUNDA

Potensi  Budaya  Politik  Sunda

dalam  Lingkup  Dinamika  Politik  Nasional

Oleh: E.T.Rustanto (Aom Vanriest)

 

Prakata Pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2002 pukul 19.00 WIB, penulis tanpa sengaja memijit remote TV dan menclok di TVRI Bandung. Pada Layar TV tampak perbincangan “Teras Bruk-Brak” yang dihadiri Inohong Bandung Kang Raka pangersa Bapa Cece Padmadinata dan yang lainnya. Sambil makan colenak membahas tentang sikep politik Ki Sunda. Menonton acara tersebut penulis sangat tersentuh untuk kemudian menuangkan gagasan pikiran dalam tulisan ini. Dan untuk mendasari wacana ini penulis juga teringat perbincangan dua orang pakar muda (juga di TVRI Bandung ) pada bulan Juli 2001. Yaitu perbincangan Bapak Dr.H.Dedi Mulyasana dan Prof. Dr.Idrus Afandi, tentang “Eksistensi Budaya Politik Sunda”, bahwa pada saat krisis ekonomi, krisis politik dan krisis kepercayaan, perlu tampilnya budaya – budaya politik lokal seperti hanya budaya politik Sunda. Pada tataran ini dikatakan bahwa budaya politik adalah sikap, perilaku dan simbol-simbol politik. Budaya politik lokal dijalin oleh aspek-aspek berupa Sikap, understanding, Habbit atau kebiasaan.. Sistem politik Sunda menganut aliran utilitas yaitu sistem politik seseorang untuk memaksimalkan keuntungan yang tidak membeda-bedakan. Sistem politik Sunda bukan hanya rasionalis namun juga didasarkan pada hati dan perasaan atau sangat menghargai dan menghormati perasaan (Leuleus jeujeur liat tali), menguasai tanpa menyakiti (Caina herang laukna beunang) untuk melaksanakan kegiatan senantiasa matang dan bijaksana (Dibeuweung diutahkeun heula), dan semua itu bermuara kepada dinamika politik kultur Balabik” yaitu bangunan yang sistem politik Sunda “jembar manah” yang “Silih asih, silih asah , sislih asuh”. Politisi Sunda bukan hanya sekedar ingin tampil dalam percaturan partai politik praktis baik ditingkat regional maupun nasional, tetapi senantiasa ingin ‘menawarkan kepercayaan’ bukan mengandalkan kekuasaan. Politisi Sunda tidak mau dan tidak akan tampil ke depan, kecuali bila dipercaya oleh rakyatnya. Lalu mengapa pada era reformasi ini kurang pemunculan Ki Sunda? Penyebabnya adalah kepakuman dan ketersumbatan regenerasi selama 32 tahun. Bahkan pada kurun waktu tersebut masyarakat Indonesia umumnya diajak atau dibawa ke arah materiallistis. Potensi Budaya Politik Ki Sunda Potensi budaya politik lokal Sunda dipandang “pantes” untuk dijadikan salah satu alternatif dinamika perkembangan politik Nasional yang sedang mengalami krisis kepercayaan. Sebab budaya politik Sunda bukan menggapai kekuasaan, tetapi “ menawarkan kepercayaan kepada rakyat”. Jika rakyat percaya niscaya tidak akan muncul sak wasangka dan saling curiga, maka pada gilirannya akan dapat menghilangkan budaya “Amuk Massa yang irasional, emosional dan arogansi. Konsep Budaya politik Ki Sunda adalah “Nyakrawati ngabahudenda kalawan adil parama arta” ( Memegang kekuasaan itu adalah memikul tanggung jawab dengan menciptakan keadilan yang merata). Dan pelaksanaan “Rembug jukung sauyunan “ (Rempug artinya bersama, dan jukung yaitu berdiri jingkit menahan dengan bahu dan kepala tunduk dan mata memandang ke bawah, sauyunan artinya satu gerakan. Dengan demikian pelaksanaan pemerintahan secara kedaulatan rakyat dan kebersamaan, berusaha sekuat tenaga mencapai tujuan, pimpinan senantiasa memperhatikan keadaan rakyatnya, dan satu kata satu perbuatan yang seirama. Kalau menteri Kordintor A mengatakan A, maka mentrinya pun pasti A. Potensi budaya politik Sunda yang saya tawarkan dalam konteks ini adalah sapta krida yang terungkap dalam simbol-simbol, pemikiran-pemikiran, sikap dan perilaku yang digariskan oleh filosofis kehidupan Ki Sunda, di antaranya. 1) Sikap politik Sunda dalam Hal Kerukunan Agama Sikap politik Ki Sunda dalam menciptakan kerukunan beragama memiliki prinsif WIWAHA ( Wi yaitu dua, dan Waha = pemikiran ) artinya toleransi dan tenggang rasa. WIWAHA berasal dari filsafat Sunda “ Wedel Iman Wajib Amaliah Hukumullah Ahlakulkarimah” yaitu Kekuatan keimanan harus diwujudkan dalam perbuatan amal ibadah yang berdasarkan ketentuan agama masing-masing . dengan perbuatan dan tingkah laku terpuji. 2) Sikap politik Sunda dalam Hal Kepemimpinan dan Pemerintahan Dalam hal kepemimpinan, budaya politik Sundan menggariskan LURAH, yaitu: L adalah Landung kandungan laer aisan, leuleus jeujeur liat tali; U adalah Ulah lanca linci luncat mulang udar tina tali gadang; R adalah Ramah tamah, Rklrik gemi, A adalah Asak jeujeuhan , Asih asah asuh, dan H adalah Hade tata, hade basa, Hade gek, Hade pok tur Handap asor.. Jadi seorang pemimpin Ki Sunda harus yang Bijaksana dan adil adil, konsisten dalam memegang aturan, merakyat dan sederhana, Luas wawasannya, mampu berkomunikasi dan berani menyampaikan kebenaran. 3) Sikap Politik Sunda dalam Penegakan hukum dan keadilan Dalam hal penegakan hukum dan keadilan, budaya politik Sunda menggariskan dalam simbol ‘TUMUT “ ka sabda ratu, piwejang pinandita, yaitu.: T adalah Tara sirik pidik jail kaniaya, U adalah Ulah cueut kanu hideung ulah ponteng kanu koneng, M adalah Mo’ unggut kalinduhan, moal gedag kaanginan, U adalah Ulah ngusik ula manik, ngahudangkeun macan turu, dan T adalah, Titah ratu, sabda raja Tetekon hukum nu tangtu. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Ki Sunda dalam menegakkan keadilan senantiasa, Senantiasa positif tinking dan tidak disertai rasa dendam, jujur tidak membela pihak yang salah, tegas dalam tindakan dan keputusan, tidak menimbulkan amarah rakyat, dan senantiasa berpedoman kepada ketentuan hukum. 4) Sikap Politik Ki Sunda dalam Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Dalam hal peningkatan ekonomi dan kesejahtraan rakyat, budaya politik Sunda menganut sistem “SUBUR” ma’mur gemah ripah loh jinawi yaitu, S adalah Saeutik mahi loba nyesa. U adalah Ulah adean ku kuda beureum; B adalah Bengkung ngariung bongkok ngaronyok, U adalah Ulah ngaliarkeun taleus ateul, dan R adalah Repeh rapih, kerta raharja. Dengan demikian dapat dikatakan politik Ki Sunda untuk mensejahterakan rakyatnya senantiasa berpedoman kepada prinsif penghematan atau efisiensi, swadaya dan tak bangga mampu membangun hasil meminjam, diarahkan untuk kesejahteraan bersama, tidak menimbulkan permasalahan atau anti kolusi korupsi dan nepotisme, serta meujudkan ketenangan , keamanan, dan kenyamanan. 5) Konsep Politik Ki Sunda dalam Hal Kesatuan – Persatuan, Ketertiban dan Keamanan Dalam hal Kesatuan – Persatuan , ketertiban dan keamanan, Budaya Politik Sunda mengandung prinsip, boga “WATES,” wangenan yaitu berasal dari W adalah “Waspada permana tinggal”; A adalah “Ayem tengtrem, kerta raharja sepi paling towong rampog”, T yaitu “Tiis ceuli herang mata, Tjaina herang laukna beunang. E adalah Entong endag buuk salambar ngabela lemah cai, serta S dari Sareundeuk saigel, sabata sarimbagan, saketek sapihanean. Hal ini secara singkat dapat dikemukakan bahwa dalam menjaga persatuan dan kesatuan ki Sunda .berpegang teguh pada prinsif Ketahanan Nasional yang siaga dalam menghadapi berbagai keadaan yang akan timbul, Menciptakan stabilitas nasional, mewujudkan suasana yang kondusif, menanggani segala bentuk ancaman dengan tidak merusak keadaan, berani berkorban untuk negara, bersatu padu dalam mempertahankan kemerdekaan. 6) Sikap Politik Sunda dalam Hal Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dalam hal meraih kemajuan bangsa melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, budaya politik Sunda menganut sistem “NANJUNG” yang berasal dari konsep N yaitu Nete taraje nincak hambalan; A adalah Asak jeujeuhan , N yaitu Ngadek sacekna, nilas saceplasna, J yaitu Jembar pangabisa, U = Ulah heureut ku sateukteuk, N adalah Ngindung ka waktu, mibapa ka zaman, serta G = Gemah ripah lohjinawi. Secara umum dapat dikatakan bahwa Ki Sunda dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yaitu Perkembangan Ilmu pengatahuan dan Teknologi diselaraskan dengan cara bertahap, mempertimbangkan baik buruknya, meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, Kreatif dan inovatif, mengikuti perkembangan dan situasi, serta diarahkan untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia. 7) Sikap Politik Ki Sunda dalam Aspek Sosial-Budaya Dalam bidang hubungan sosial dan pengembangan budaya, konsep politik Sunda menggunakan prinsif “GENAH” tur tumaninah. G adalah Guru ratu wong atua karo; E berasal dari Entong Poho Ka Purwadaksina, N yaitu Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganteur kanu keueung, A adalah Akal budi lantaran ti pada jalma, Adat talari karuhun serta H artinya Handap asor, hade hate, hade tata hade basa, hade gek, hade pek. Jadi Dalam hal hubungan sosial Sikap politik Ki Sundan yaitu hormat kepada guru, patuh pada peraturan pemerintah dan menjunjung nama baik orang tua; dengan tidak melupakan kepribadian bangsa, senantiasa saling tolong-menolong/membantu sesama manusia, menjunjung tinggi tradisi budaya, serta ramah tamah, berpikiran positif dan bertingkah laku sopan. Kendala Budaya Politik Sunda Sekalipun telah dipaparkan di muka, bahwa budaya politik Sunda dapat eksis sebagai bagian dari dinamika perkembangan sistem politik di Indonesia, namun bukan berarti tidak memiliki kendala. Beberapa hal yang merupakan kelemahan budaya politik Sunda yaitu, 1) Depensif Budaya politik Sunda lebih bersifat depensif artinya menunggu, tidak bersifat agresif. Budaya “ Ulah agul Ku payung butut “ yang artinya jangan memperlihatkan diri, membuat budaya politik Sunda tidak bertujuan untuk dapat dipamerkan dalam wacana tingkat nasional. 2) Terlalu Realistis Budaya politik Ki Sunda terlalu realitis, senantiasa ingin dulu nyata baru dikatakan dan dibicarakan, meskipun mengandung prinsif “Hade ku basa goreng ku basa” (baik buruk tergantung pembicaraan), namun tak berani berbicara bila tanpa realita. Hal ini digariskan dalam sikap “ Ulah ngalobakeun catur tanpa bukur ‘ (Janganlah berbicara kalau tak ada realita).. 3) Keterbatasan Birokrasi Dalam budaya politik lokal Sunda, sebagaimana dikemukakan oleh dua pakar di atas, yaitu “Nete taraje nincak hambalan” atau “Malapah gedang” yang berarti sesuai dengan prosedur dan mengikuti langkah-langkah birokrasi. Memang ada keteraturan yang prosedural namun hal ini menjadi kelemahan tat kala sampai pada tingkat menentukan, apalagi jika situasi menginginkan perubahan cepat, justru terbentur kepada konsep “Taktak moal ngaluhuran sirah” ( Bawahan tak akan melebihi atasan). Masih mungkin jika dengan santun “Manawi teu kaabotan…”, yang di atas itu cukup “Legawa”. Jika tidak? Maka akan terbentur pada suatu kebuntuan sistem dan mekanisme. . Solusi Untuk mengatasi masalah budaya politik Sunda yang deffensif, realistis, dan keterbatasan birokrasi tersebut, dapat kiranya diadakan suatu pembaharuan atau perkembangan barus sistem politik dalam hal itu. Pembaharuan tersebut dengan menggunakan konsep regenarasi dan kaderisasi, cultural, religi, etis, dan berwawasan lingkungan secara progressif. • Pada aspek deppensif, solusinya dapat diadakan kaderisasi melalui peningkatan “Semangat juang”, sehingga muncul tunas-tunas muda yang “Leber wawanen,”, “Luhung Elmu jembar pangabisa”, dan “ Leuleus jeujeur liat tali” (Memiliki keberanian yang tinggi, kemampuan pengetahuan yang luas, dan kekuatan yang mantap) atau sering disebut “ Wesesen, Wawasan, jeung Wedel iman. Namun tetap “Teu poho kana purwadaksina” (berpijak pada sistem politik yang ada). Dengan demikian maka diharapkan para politisi Sunda dapat tampil ke permukaan percaturan politik Nasional dan dapat mengatasi kemelut politik yang sedang berlangsung. • Sebagai problem solving atas konsep terlalu realistis. Barang kali dapat dengan lebih memajukan konsep “Hade ku Basa goreng ku Basa” sehingga unsur rasa dengan santun komunikasi yang “puguh entep seureuhna” bisa memberikan argumen yang realistis sekalipun baru berupa konsep “ Neangan kalangkang heulang” (mencari solusi yang belum ada).Tapi jangan “ngajul bentang ku asiwung”, namun harus benar-benar “Awas permana tinggal”. • Pada aspek keterbatasan birokrasi, perlu dikembangkan suatu sistem motivasi yang tinggi dengan memunculkan indikator kepemimpinan yang baik, sehingga dapat ditumbuh kembangkan konsep Budaya politik Sunda Baru yang sedikit mentranfer bangsa bahari “ Beber layar tarik jangkar “ (Siap berlayar di samudra luas yang penuh gelombang), dan di sisi lain para inohong memiliki sikap “Tungkul ka jukut tanggah ka sadapan “ (Berani melihat keadaan diri dan lingkungannya yang senantiasa berkembang), sehingga muncul kelegawaan untuk mawas diri atau, “Ngukur ka kujur , nimbang ka awak, alias Nalipak maneh” (berani mundur dari jabatan yang tak layak lagi ditempatinya) demi kemajuan bangsanya. Sebuah konsep Sikap budaya politik Ki Sunda, sering diungkapkan oleh Ki Syafe’i ( Paguyuban Pasundan ), “Geus waktuna Ki Sunda kudu bisa Ngajiga, Ngajega, Ngajogo, malah sing bisa Ngajago sangkan bisa ngajaga kana tatanan budayana jeung bangsana. Dalam artian bahwa Ki Sunda bukanlah sikap etnis atau sikap disintegrasi, tetapi Ki Sunda adalah suatu kultur bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkewajiban untuk memiliki rasa nasionalisme layaknya sebagai bagian Bangsa Indonesia. Ki Sunda turut serta menjadi benteng paling depan dalam mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa Indnesia. Ki Sunda sebagai kultur harus menjadi landasan pijak dalam sikap dan pemikiran kemajuan Bangsa Indonesia. Bahkan Ki Sunda harus tampil menjadi andalan bagi pertahanan dan keamanan Negara. Sebagai salah satu solusi, adalah melalui usaha edukatif (sebagaimana ethnopaedogogik yang dikembangkan oelh Paguyuban Pasundan) yaitu mengajak lembaga-lembaga pendidikan di Tata Sunda agar memiliki “udagan “ ke depan mencetak “nonoman Sunda nu Cageur, bageur , bener, pinter, singer, siger, cangker tur jalinger” yang pada gilirannya dapat membangun ki Sunda nu “ Asali, Insani, Islami “ serta “ Luhung Elmuna, Pengkuh Imanna tur Jembar Budayana”. Anu dina akhirna ngawujud urang Sunda nu : Nyantri, Nyunda, Nyantika, Nyandika, tur Nyakola. Penutup Demikian, sekilas singkat kajian politik Ki Sunda yang dengan sengaca diangkat dalam wacana ini. Meskipun hanya wacana sederhana yang sangat disadari jauh dari sempurna, namun semoga kiranya dapat menjadi bahan pemikiran , bahan renungan dan bahan “Catur”. Pada akhir tulisan ini penulis “ seja agung paralun ka para sepuh, neda amit widi ka para ahli “ bukan karena merasa diri “Ieu aing uyah kidul adigung adiguna“ yang “Agul ku payung butut”. Namun penulis sangat merindukan “ Prabu Siliwangi, Kian Santang, Dipati Ukur Bandung, Ki Jalak Harupat, atau Kangjeng Dalem Wiranatakusumah, juga Raden Dewi Sartika “ kembali pada generasi ki Sunda Di era reformasi ini. Wassalam. Nuansa Layung Bandung, 24 Mei 2011 BIODATA PENULIS Nama : E.T.Rustanto Pendidikan : Pernah kuliah di Civics Hukum FKIS IKIP Bandung, UT , dan FKIP Uninus Bandung. Pekerjaan : Guru SMA Pasundan Majalaya Alamat : Sukamanah RT,03/RW 10 Desa Majakerta (022) 70748769 Kecamatan Majalaya. Kabupaten Bandung. DAFTAR PUSTAKA Darmodihardjo, Dardji, 1980: Santiaji Pancasila, Jakarta, Kurniaesa. Mulyasana, Dedi , 2001: Peran Komunikasi di Tengah Dinamika Pergeseran Kekuatan Politik, Bandung, FKIP Uninus, ( Bahan kulias SPI – Tidak diterbitkan.) Sunny, Usmail, 1977 : Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Jakarta, Aksara Baru. Zarkasih, Ruswandi, 1984: Ungkapan Tradisional yang Berkaiatan dengan Sila-Sila Pancasila Daerah Jawa Barat, Jakarta, Depdikbud RI.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: